Welcome to Chilly Theme

Sea summo mazim ex, ea errem eleifend definitionem vim. Ut nec hinc dolor possim mei ludus efficiendi ei sea summo mazim ex.

Ruwetnya Distribusi Vaksin Covid

Ruwetnya Distribusi Vaksin Covid

China telah menjual ratusan juta dosis vaksin virus corona ke luar negeri dan menyumbangkan jutaan dosis lainnya, terutama ke negara-negara berkembang di Afrika. Organisasi Kesehatan Dunia telah memberikan otorisasi darurat untuk dua vaksin yang dikembangkan China, tetapi perusahaan-perusahaan farmasinya, terutama Sinopharm, menghadapi kritik karena kurangnya transparansi dalam berbagi knowledge. Prof. Dr. KH. Erfan Soebahar, M.Ag yang juga Ketua MUI Kota Semarang, menyampaikan bahwa Vaksinasi yang menjadi program Pemerintah dalam upaya memutus mata rantai Covid-19 perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat.

Amerika Serikat akan menyumbangkan hampir 19 juta dosis melalui program berbagi vaksin internasional COVAX, kata Biden dalam sebuah pernyataan, Kamis 3 Juni 2021. Presiden menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi free of charge. Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga mengumumkan akan menjadi penerima vaksin pertama. Huang menyebut gerakan Xi Jinping untuk menjadikan vaksin corona sebagai public good seolah menempatkan Beijing sebagai negara terdepan dalam kesehatan publik. Upaya ini semacam ‘fill in the gap’ dari absennya Amerika dari aliansi global bersama 189 negara yang berjanji akan mendistribusikan vaksin secara adil lewat mekanisme COVAC. Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Anggota Tim Advokasi Laporan Warga LaporCovid-19, Firdaus Ferdiansyah, menyoroti menjamurnya sentra vaksinasi yang diselenggarakan oleh TNI-Polri.

Relawan LaporCovid-19 Firdaus Ferdiansyah menilai, peran TNI/Polri dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 menyebabkan distribusi vaksin tidak merata. Dengan politik vaksin, negeri Tirai Bambu ingin mendapatkan keuntungan geopolitik. Seperti ditulis The New York Times, China ingin mengulang kesuksesan Huawei, raksasa telekomunikasi, dalam perlombaan membangun jaringan 5G di seluruh dunia. Jika pola Huawei berhasil, China dapat meningkatkan pengaruhnya terhadap negara-negara berkembang dan miskin untuk akses terjangkau ke vaksin. Negeri Panda juga menggunakan momentum perlombaan vaksin untuk diplomasi ke sejumlah negara berkembang.

Kemudian pada 31 Desember 2020 Indonesia kembali menerima 1,8 juta dosis vaksin Sinovac. Pada 11 januari 2021 Badan Pengawas Obat dan Makanan akhirnya resmi memberikan izin darurat penggunaan vaksin tersebut. Berdasarkan evaluasi BPOM menunjukkan efikasi vaksin Sinovac mencapai 65,three persen. Tiongkok ini mendapat sorotan dari beberapa pakar negara maju yang menganggap negara itu memiliki motif politik di balik distribusi vaksin ke negara berkembang. Pandemi world COVID-19 menempatkan negara dalam keadaan darurat yang mana negara-negara di dunia memerlukan vaksin untuk menanggulangi dampak yang terjadi, termasuk Indonesia. Indonesia membuat kebijakan impor vaksin COVID-19 dari luar negeri dengan tujuan untuk mengamankan pasokan vaksin COVID-19 untuk warga negaranya.

“Bagaimana kepentingan-kepentingan lokal yang menyicil knowledge untuk kepentingan supaya image daerahnya bagus, akhirnya kita itu kurvanya begitu terus, lama, orang yang sudah dari bulan Mei mati baru dimasukin sekarang,” kata dia. Menurut Abetnego, hal itu tidak lepas dari kepentingan politik masing-masing daerah yang ingin agar daerahnya terlihat dapat mengendalikan Covid-19. Abetnego mengatakan, hal itulah yang membuat pemerintah menggandeng TNI dan Polri untuk mendistribusikan vaksin ke daerah-daerah. Kedua, jika syarat pertama terpenuhi Muhammadiyah menurutnya akan mendukung agar vaksinasi berjalan dengan sebaik-baiknya.

Politik Vaksin

Penyampaian pesan itu bahkan tiba-tiba menjaadi “idola” baru bagi kelompok tertentu, terutama warganet yang selama ini menjadi penentang pemerintah dan menolak berbagai kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah. Memang dalam regulasi sudah ada ketentuan atau rambu-rambu yang tegas terkait politik vaksin. Namun dalam laju implementasinya perlu penegakan dan pengawasan yang sungguh-sungguh dari segala pihak, seperti penegak hukum, partai politik, media massa dan civil society lainnya. Terutama penegakan penanggulangan Covid-19 tanpa korban manusia, dan pengawasan terhadap segala macam rongrongan para pemburu keuntungan.

Rasio penduduk yang harus membayar untuk mendapatkan vaksin adalah 70 persen atau sekitar seventy five juta orang dari target 107 penduduk berusia tahun yang ditargetkan pemerintah sebagai penerima vaksin Covid-19. Bamsoet menambahkan pemerintah harus terus melakukan evaluasi secara berkala mengenai penyelenggaraan program vaksinasi tersebut. Apabila memungkinkan, diharapkan agar pelayanan vaksinasi dilakukan melalui program bebas biaya. Dengan cara memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan perluasan jangkauan vaksinasi. Pernyataan itu dilontarkan Abetnego menjawab sorotan terkait peran institusi militer dalam pelaksanaan vaksinasi. Dia menjelaskan distribusi vaksin di daerah kerap lamban lantaran persoalan tersebut.

Hal ini disebabkan karena pemerintah Cina tidak merilis data hasil uji klinis secara terbuka dan hasil uji klinis di beberapa negara menunjukkan tingkat efikasi yang berbeda-beda. Terlepas dari hal ini, Cina memiliki keinginan untuk menjadi penyedia utama vaksin bagi negara-negara berkembang dan menganggap vaksin sebagai “global public good” yang harus bisa diakses oleh seluruh negara. Memastikan kemandirian nasional dan tingkat kandungan dalam negeri bisa ditingkatkan. Untuk itu terkait dengan pengadaan vaksin Komisi 9 mengharapkan agar Indonesia bisa segera memproduksi Vaksin “Merah-Putih” yang walaupun mungkin baru selesai di tahun 2022.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia dr Daeng M Faqih menepis tudingan Melki. Ia mengatakan sikap profesional BPOM sudah terbukti dari obat hingga vaksin yang telah mendapat persetujuan lebih dahulu. Relawan LaporCovid-19 Firdaus Ferdiansyah mengatakan banyak laporan dari Puskesmas yang kehabisan stok vaksin. Lampung misalnya, baru 7,21 persen warganya yang mendapat vaksinasi COVID-19.

Muhammadiyah sendiri menurutnya memiliki tiga sikap terkait program vaksinasi pemerintah. Pertama, Muhammadiyah mendukung dengan syarat MUI menyatakan halal dan BPOM menyatakan efektif dan aman. Dalam siaran persnya di Geneva, 15 Juli 2020, WHO melaporkan lebih a hundred and fifty negara bergabung dalam COVAX dalam fasilitas akses international vaksin Covid-19. COVAX adalah kemitraan yang dirancang untuk menjamin akses yang cepat, adil dan setara untuk vaksin Covid-19 di seluruh dunia. Tujuan COVAX pada akhir 2021 akan memberikan dua miliar dosis vaksin yang telah melewati persetujuan WHO untuk dikirim merata ke semua negara yang berpartisipasi. Beberapa negara dan lembaga nirlaba mulai mengambil inisiatif diplomasi vaksin.

Comments are closed.