Welcome to Chilly Theme

Sea summo mazim ex, ea errem eleifend definitionem vim. Ut nec hinc dolor possim mei ludus efficiendi ei sea summo mazim ex.

Pengamat Politik Harap Hukuman Mati Untuk Koruptor Jangan Sebatas Wacana Presiden Jokowi

Pengamat Politik Harap Hukuman Mati Untuk Koruptor Jangan Sebatas Wacana Presiden Jokowi

Karena, justru faktor individulah yang sangat dominan di dalam perilaku koruptif dewan. Partai politik memiliki kewenangan untuk mencalonkan presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan lainnya. Indonesia menganut sistem demokrasi yang menempatkan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat yang membentuk pemerintahan, ikut menyelenggarakan pemerintahan dan menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan Negara. Pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat yang demikian itulah disebut dengan sistem demokrasi.

Ini menarik untuk kita telusuri dalam upaya pemberantasan korupsi di Republik tercinta ini yang hari ini berusia 76 tahun. Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor forty Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, mendapatkan tambahan kewenangan berupa pengawasan. Korupsi menjadi berita paling hits di negara Indonesia ini, setiap tahun ada saja pejabat yang terseret kasus korupsi.

Politik mengenai korupsi

Skor 32 menunjukkan bahwa Indonesia masih belum dapat keluar dari situasi korupsi yang sudah mengakar. “Mengingat hukum memberikan perintah yang sungguh-sungguh tanpa diragukan i) bertujuan dalam rangka terciptanya kepastian hukum sehingga terwujudnya ketertiban masyarakat,” ujarnya. “Penegakan hukum memang seharusnya tidak boleh tergantung pada pertimbangan politik. Bahkan hukum tidak boleh mengabdi pada kepentingan politik, namun justru kepentingan politik harus mengabdi pada hukum,” kata Liona Nanang. “Permasalahannya, saat ini di Indonesia, jangankan dunia runtuh. Dunia masih bulat dan kokoh pun dunia hukum di Indonesia masih mengabdi pada kepentingan politik.” Divisi PPRB mengadvokasi perbaikan di sektor pelayanan publik agar lebih bersih dan berkualitas, disertai tata kelola birokrasi yang profesional dan berintegritas. Perbaikan yang didorong diantaranya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pangan.

Bersamaan dengan hilangnya nilai keadilan karena lebih mengutamakan kepastian hukum sebagaimana tertulis dalam undang-undang maka akan hilang pula rasa kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan batasan bagi mantan narapidana untuk mencalokan diri sebagai kepala daerah dengan menunggu lima tahun, menjadi angin segar untuk memfiltrasi dan mencegah terjadinya potensi korupsi di masa yang akan datang. Adapun upaya lain untuk melawan korupsi dapat dilakukan dengan empat hal. Penyebab dari korupsi kepala daerah, ternyata dipicu oleh transaksi suap yang masih tinggi di daerah. Para kepala daerah disinyalir harus mengembalikan modal kepada cukong untuk mengganti pembiayaan yang digunakan pada saat pilkada.

Pemberantasan korupsi yang sudah dilakukan bertahun-tahun seharusnya membuahkan hasil yang bisa menurunkan jumlah korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, dalam realitasnya, persepsi masyarakat terhadap pemerintah masih belum berubah, yaitu negara ini adalah negara korup dan mengalami degradasi ethical di lingkungan pejabat pemerintah. Dua pandangan inilah yang menjadi polemik pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk mengakhiri korupsi di Indonesia, harus ada kemauan politik besar untuk memberantas korupsi di Indonesia. Juliari Batubara didakwa dengan kerugian keuangan negara Rp32 miliar dengan tuntutan 11 tahun penjara. Tidak seperti kelakar ketua KPK, Firli Bahuri, yang sejak dari awal pandemi Covid-19 mengancam siapa saja yang korupsi di tengah pandemi Covid-19 akan diancam dengan hukuman mati.

Mereka diguyur miliaran dollar AS guna membayar gaji dan peralatan pertahanan, yang sebagian besar diberikan Amerika Serikat. “Majelis berpendapat untuk audit kerugian negara bukan hanya BPK dan BPKP saja, namun bisa juga dilakukan lembaga audit lain. Maka eksepsi terdakwa tidak bisa diterima,” ujar dia. Sahlan menambahkan, nota pembelaan yang dilayangkan oleh terdakwa mengenai dugaan audit yang tidak sesuai.

Maka daripada itu para penegak hukum harus peka akan apa yang dialami oleh masyarakat. Mendorong inisiatif rakyat untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang terjadi dan melaporkan pelakunya kepada penegak hukum serta ke masyarakat luas untuk diadili dan mendapatkan sanksi sosial. Menguatnya posisi tawar rakyat untuk mengontrol negara dan turut serta dalam keputusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas dari korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, serta jender.

Dalam perspektif ini, maka korupsi politik erat kaitannya dengan proses pemilihan kepala daerah. Untuk mengatasi korupsi politik segala upaya sudah dilakukan pemerintah, mulai dari reformasi birokrasi, kampanye antikorupsi, peningkatan kesejahteraan pegawai, peningkatan pengawasan, peningkatan kualitas moral pejabat, pengenaan sanksi terhadap pelaku korupsi, dab seterusnya. Namun, upaya yang dilakukan itu belum berkorelasi positif dengan pengurangan jumlah koruptor dan masih ada celah yang bisa direkayasa atau persekongkolan sistemik yang dilakukan penguasa. Tentu label negara bangkrut seperti Yunani, tidak kita inginkan terjadi di negeri ini, walaupun hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi kalau perilaku korup tidak berkurang, terutama korupsi yang diakibatkan oleh korupsi politik.

Comments are closed.