Welcome to Chilly Theme

Sea summo mazim ex, ea errem eleifend definitionem vim. Ut nec hinc dolor possim mei ludus efficiendi ei sea summo mazim ex.

Kpk Periksa Bupati Bandung Barat Terkait Kasus Korupsi Bansos Covid

Kpk Periksa Bupati Bandung Barat Terkait Kasus Korupsi Bansos Covid

Proyek bansos 2020 untuk pengadaan sembako Covid-19 itu sendiri senilai Rp5,9 triliun yang terdiri dari 272 kontrak pengadaan. Ia menambahkan, tersangka diduga telah melanggar dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat sub pasal three sub pasal 8 UU No. 20 tahun 2001 atas perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Jakarta – Komisi Yudisial menerima audiensi virtual dari Tim Advokasi Korban Kasus Dugaan Pidana Korupsi Bansos Covid-19, Selasa (6/7). Tim Advokasi yang diwakili Muhamad Isnur dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia , Diki Anandya dari Indonesia Corruption Watch dan Ahmad Fauzi diterima oleh Anggota KY Sukma Violetta didampingi Juru Bicara KY Miko Ginting dan Tenaga Ahli KY Imran. Tim advokasi meminta KY melakukan pemantauan persidangan terkait kasus dugaan pidana korupsi bansos Covid-19. Dalam penyaluran bantuan sosial yang eksisting, yakni Program Keluarga Harapan , Bantuan Pangan Non-Tunai /Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai disalurkan melalui mekanisme non tunai.

Korupsi Bansos

Penggelap Dana Bansos PKH di Malang Terancam Penjara Seumur Hidup Penny Tri Herdhiani menggelapkan dana PKH di Desa Kanigoro senilai Rp450 juta. Dalam melayangkan tuntutan, jaksa tidak dipengaruhi opini, keinginan, maupun desakan pihak-pihak tertentu. Aktivis antikorupsi menilai tuntutan 11 tahun terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara masih jauh dari tuntutan maksimal.

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghindari adanya penyimpangan atau terjadinya praktek korupsi dalam proses penyalurannya. Peranan dari lembaga- lembaga pemerintahan negara yang bertugas untuk mencegah dan mengawasi suatu tindakan korupsi dan memeriksa keuangan negara juga sangat diperlukan. Lembaga- Lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi , Badan Pemeriksa Keuangan , dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan .

Pada saat yang sama, 19 Kabupaten/Kota di Sumbar juga menyediakan alokasi anggaran yang cukup besar dalam upaya penganggulangan dampak Covid-19. Tentunya seluruh anggaran ini harus dikelola sesuai prinsip pemerintahan yang baik. Alokasi anggaran tersebut harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, misalnya untuk penyaluran Bantuan Sosial atau jaringan pengamanan sosial. Demikian pula sederet pengusaha penyedia bansos sembako yang diduga memberi suap.

Negara tidak mengharapkan adanya penyelenggara pelayanan publik yang melakukan korupsi dana Covid-19 dan harus berurusan dengan penegak hukum. Karenanya penyelenggara pelayanan harus fokus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan mengelola bantuan secara transparan dan dengan prosedur yang jelas. Laporan terkait penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang sudah dilaporkan masyarakat ke aparat penegak hukum dapat juga berpotensi maladministrasi apabila tidak ditindaklanjuti. Hal ini juga dapat dilaporkan ke Ombudsman RI. Laporan ke Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi dapat berupa penundaan berlarut, penyimpangan prosedur atau tidak memberikan pelayanan dalam penanganan kasus oleh penegak hukum.

Di lain hal, penegak hukum seperti KPK juga dituntut untuk objektif menangani perkara tersebut. Dengan serangkaian kejanggalan dalam penanganan perkara bansos, publik khawatir lembaga antirasuah itu hanya berhenti dengan menindak Juliari P. Batubara dan pihak lain yang terlibat di Kemensos. Padahal, sebagaimana disebutkan sebelumnya, ada sejumlah politisi yang diduga memiliki peran dan ikut mendapatkan jatah kuota bansos besar. Tentu dasar penunjukkan dalam proyek ini penting untuk ditelusuri KPK. Sederhananya, bukan tidak mungkin penunjukan tersebut terjadi karena nepostime dan ada konflik kepentingan, bukan berdasarkan rekam jejak perusahaan dalam pengadaan sejenis. Hal itu mengingat Juliari P Batubara adalah satu rekan partai politik dengan dua politisi itu.

Comments are closed.