Welcome to Chilly Theme

Sea summo mazim ex, ea errem eleifend definitionem vim. Ut nec hinc dolor possim mei ludus efficiendi ei sea summo mazim ex.

Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Luar Pengadilan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana

Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Luar Pengadilan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana

Melalui pendekatan yuridis-empiris, pertanyaan terkait pemberatasan korupsi di Indonesia terjawab dengan baik. Dampak dari korupsi politik dalam kasus ini, pertama, jelas akan semakin menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik dan Lembaga Penyelenggara Pemilu. Kedua, akan merusak demokrasi di Indonesia karena saat ini praktik korupsi dilakukan dengan memanfaatkan kekuasaan di dalam sistem demokrasi. Ketiga, menurunkan kualitas lembaga tinggi negara dalam hal ini KPU dalam menjalankan peranannya. Menurut Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Dadang Trisasongko, dapat dilihat bahwa selain upaya perbaikan sistem kemudahan berbisnis, peningkatkan efektivitas dari CPI 2019 penegakan hukum terhadap praktik korupsi politik juga bisa secara signifikan meningkatkan skor CPI Indonesia.

Politik mengenai korupsi

Memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik. Masyarakat Desa, dimana dalam hal ini masyarakat sangat berperan penting selaku stakeholderyang harus mengetahui kinerja dan laporan keuangan dari pemerintah desa. PPATK) dan KPK sebagai tindak lanjut dari kerjasama antar lembaga untuk mencegah terjadinya pelanggaran praktik politik uang. “Memang banyak lembaga yang berperan aktif seperti KPK, kejaksaan, kepolisian, dan yang lainnya. Untuk mengontrol anti korupsi, tidak hanya lembaga tapi masyarakat juga harus berperan aktif,” ungkap Erni.

Seperti yang terjadi dalam kasus pelarian buronan Djoko Tjandra yang sangat menghebohkan publik. Oleh karena itu ICW perlu meningkatkan strategi komunikasi yang tepat sehingga pandangan-pandangan ICW secara lembaga terhadap perubahan politik, sosial, dan hukum di Indonesia dapat dipublikasikan dan juga mampu dipahami oleh masyarakat. Divisi Kampanye Publik dibentuk untuk mengelola strategi komunikasi baik itu secara offline maupun online. Divisi ini mengupayakan pengembangan pusat Informasi, produk-produk pengetahuan , dan pengelolaan pengetahuan tentang gerakan sosial anti korupsi. Selain itu, divisi ini juga bertanggung jawab dalam pengembangan Akademi Antikorupsi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pembelajaran atas kerja – kerja organisasi.

Keadilan tidaklah bisa dicabut dari akar dimana hukum tersebut lahir dan tidak bisa dijauhkan dari nilai/hukum agama dan hukum tradisional yang hidup dalam masyarakat, bahkan merupakan “tuntutan jaman” khusunya bagi bangsa Indonesia untuk mengakomodasi nilai-nilai tersebut kedalam hukum nasional yang dicita-citakan. Gustave Radbruch menyatakan bahwa di dalam hukum terdapat three nilai dasar yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Apabila dalam pembuatan hukum lebih mengutamakan kepastian hukum yang tercermin dalam pasal-pasalnya yang bersifat rigid, maka nilai keadilan yang menjadi dambaan masyarakat dalam berhukum akan tergeser bahkan sulit untuk dilacak jejak keberadaannya.

Kekuasaan masih cenderung dipersepsikan sebagai alat untuk meraup penghasilan dengan cara yang tidak halal. “Perbuatan memperdagangkan pengaruh atau buying and selling influence dan memperkaya diri secara tidak sah merupakan bagian dari perbuatan korupsi. Dalam presfektif ontologis, perbuatan yang bersifat korup tidak dikehendaki oleh masyarakat, dan dilihat secara aksiologis, hal itu juga tidak cocok dengan nilai kesusialaan atau kepatutan yang berlaku dalam bangsa beradab. Ini merupakan manifestasi dari keserakahan yang asosial dan menularkan perilaku koruptif multi efek”, terangnya. Ada banyak tokoh perempuan yang kontribusinya untuk negeri ini tidak main-main. Ini bagian dari upaya kita dalam mengedukasi publik, terutama generasi muda, bahwa kesempatan berbakti kepada negara bukan hanya dominasi laki-laki.

Comments are closed.