Welcome to Chilly Theme

Sea summo mazim ex, ea errem eleifend definitionem vim. Ut nec hinc dolor possim mei ludus efficiendi ei sea summo mazim ex.

4 Pernyataan Mahfud Md Terkait Praktik Korupsi Di Indonesia Saat Ini

4 Pernyataan Mahfud Md Terkait Praktik Korupsi Di Indonesia Saat Ini

Belum termasuk penyelenggaraan kegiatan seperti rapat, konsolidasi, dan ajang unjuk publik partai, yang setiap tahunnya menelan biaya miliaran secara tersendiri. Dia pun mencontohkan seperti kasus suap APBN yang dilakukan oleh anggota DPR dari fraksi PAN dan Demokrat terkait adanya perjanjian proyek. Dia pun mengatakan pada Era Soeharto korupsi tidak melalui DPR, hakim, gubernur. Hal tersebut juga terlihat bahwa Soeharto melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme .

Partai harus mampu memaksimalkan fungsinya baik itu terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan di atas, maka partai politik merupakan korporasi sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan dikenakan sanksi pidana berupa denda dan/atau pidana tambahan ini, partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi, dapat dibubarkan, dirampas aksesnya, dan sebagainya. Oleh karena itu, pengertian koprusi dalam lingkup politik adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, berhasil ditetapkan 2 Undang-undang penting, yakni Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Politik mengenai korupsi

Koordinasi dan pengawalan terkait dana desa ini penting mengingat besarnya anggaran yang dikucurkan untuk program ini. Pada tahun 2016 pemerintah pusat mengucurkan dana hingga Rp 46,9 triliun untuk seventy four,7 ribu desa ( tanggal 19 Mei 2016). Kemudian dengan belum sinkronnya produk hukum Indonesia mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dengan UNCAC, maka kebijakan untuk membentuk undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru adalah merupakan kebijakan yang tepat. Pembentukan undang-undang yang baru dianggap lebih efektif dan efisien daripada hanya melakukan perubahan terhadap undang-undang yang lama. Norma-norma dalam UNCAC lebih mudah diadopsi dalam satu undang-undang, dengan kata lain alur pengaturan akan dapat menjadi lebih terurut dan sinkron.

Faktor Eksternal dipengaruhi oleh pengaruh politik kekuasaan pemerintah, dan Pengaruh dari budaya Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Publik serta masyarakat Indonesia saat ini. Dalam pergaulan world, pemerintah Indonesia menyambut baik kerjasama internasional dalam upaya pemberantasan korupsi. Kerjasama internasional yang telah dan akan dilakukan antara lain berupa pertukaran informasi, ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri. Masyarakat internasional termasuk Indonesia bersama-sama berkomitmen untuk tidak memberikan perlindungan bagi para koruptor dan aset mereka yang berasal dari tindak pidana korupsi. Pemerintah Indonesia telah berketetapan untuk memajukan kerjasama internasional dalam kerangka Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun dan Konvensi PBB Tentang Kejahatan Lintas Batas Negara yang Terorganisir . Nanti pada akhir-akhir ini saja, KPK berhasil mengendus para penjahat tersebut dan ternyata melibatkan para pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta sejumlah anggota parlemen.

Hal ini akan memberikan dampak yang lebih bagus bagi aparat penegak hukum dalam memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada. Maraknya kasus korupsi yang terjadi mengindikasikan komitmen pemberantasan korupsi yang digaungkan oleh partai politik hanya sebatas retorika. Sikap koruptif di internal partai menjadi salah satu persoalan yang harus dibenahi. Diakui atau tidak bahwa kehadiran partai politik dalam suatu negara demokrasi adalah sebuah keniscayaan. Proses demokrasi tidak mungkin eksis tanpa partai politik dan sistem kepartaian .

Kongkritnya, Pancasila hendaknya menjadi pedoman dasar pembentukan dan pembaharuan hukum Indonesia. Politik hukum tertinggi terdapat dalam UUD Tahun 1945 yang memuat arah kebijakan hukum yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan nasional yang hendak dicapai dan berdasarkan pada Pancasila yang termaktub dalam pembukaan UUD Tahun 1945. Korupsi sudah dianggap sebagai kejahatan yang sangat luar biasa atau ”extra ordinary crime”, sehingga kejahatan ini sering dianggap sebagai ”beyond the law” karena melibatkan para pelaku kejahatan ekonomi kelas atas dan birokrasi kalangan atas , baik birokrat ekonomi maupun pemerintahan. Memasuki tahapan pilkada serentak 2020, partai politik wajib berkomitmen untuk tidak menetapkan dan menerima mahar calon kepala daerah yang akan maju di pencalonan. Silakan cari kader partai yang mumpuni dan berintegritas berasal dari domisili setempat untuk dicalonkan secara demokratis dan terbuka. Hal ini menjadi penting agar dapat menekan angka korupsi bukan membuka celah korupsi.

Comments are closed.